Panggilan Presiden Jokowi kepada Menteri LHK: Peringatan tentang Musim Kemarau yang Panjang dan Polusi Udara

Jakarta | pikiranrakyat.org – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, untuk membahas isu polusi udara. Selain itu, Jokowi juga memberikan peringatan mengenai potensi musim kemarau yang lebih panjang.

“Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa tahun ini diprediksi akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk tahun 2023 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Bey Machmudin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, pada Jumat (16/6/2023).

Jokowi meminta Siti untuk mengantisipasi potensi musim kemarau yang lebih panjang tersebut. Dia juga meminta Siti untuk berkoordinasi dengan lembaga lain terkait masalah ini.

“Bapak Presiden meminta Kementerian LHK untuk mengantisipasi hal ini dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujar Bey.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai acara Conference of the Parties 28 (COP28) yang akan diselenggarakan di Uni Emirat Arab (UEA) pada akhir tahun 2023.

“Menteri LHK melaporkan mengenai acara COP28 yang akan dilaksanakan di UEA pada akhir tahun dan juga melaporkan mengenai alat-alat monitoring polusi udara yang dimiliki,” tambah Bey.

Sebelumnya, BMKG telah memprediksi bahwa musim kemarau tahun ini akan serupa dengan tahun 2019. BMKG juga telah memberikan peringatan kepada pemerintah daerah mengenai potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Prediksinya adalah dampaknya akan setara dengan kekeringan pada tahun 2019, saat terjadi fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif dan El Nino Moderat,” ucap Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG, saat dihubungi pada Rabu (7/6).

“Pada tahun tersebut, terjadi banyak titik panas atau karhutla,” tambahnya.

Dwikorita juga menyampaikan bahwa sejak awal tahun 2023, telah dilakukan rapat koordinasi untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Beberapa langkah telah dibahas dalam forum tersebut.

“Sejak awal tahun, koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta gubernur terkait untuk persiapan. Teknologi modifikasi cuaca juga telah dan terus dilakukan untuk membasahi lahan gambut,” jelasnya.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mencegah karhutla. Pemerintah daerah dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam upaya pencegahan karhutla.

“Pencegahan karhutla menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah. Pembinaan masyarakat di tingkat bawah menjadi faktor kunci agar kegiatan pembakaran hutan oleh masyarakat, baik disengaja maupun tidak disengaja, dapat dikendalikan,” ungkap Abdul Muhari, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, saat dihubungi terpisah.(Rz)