Depok | Pikiranrakyat.org – Sengketa lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Utan Jaya kembali memanas. Untuk kesekian kalinya, gerbang sekolah yang berlokasi di Jalan Utan Jaya RT 01 RW 03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok itu digembok oleh pihak ahli waris almarhum H. Namid, sebagai bentuk protes terhadap lambannya penyelesaian masalah aset yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade.
Salah satu ahli waris, H. Muhtar HN, menyampaikan bahwa pihak keluarga besar tidak pernah berniat menghalangi jalannya pendidikan. Namun, ketidaktuntasan pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Kota Depok membuat mereka kembali menyegel sekolah. Ia menyebut, ganti rugi sebesar Rp20 miliar menjadi harapan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.
โSejak awal, kami tidak pernah membuat masalah. Kami justru ingin duduk bersama dan menyelesaikannya dengan cara baik-baik. Tapi sampai hari ini, tidak ada realisasi atau niat baik dari Pemkot,โ ujar Muhtar HN, kepada Pikiranrakyat.org, Rabu (7/5/2025).
Perlu diketahui, jika Pemerintah kota Depok mengklaim lahan SDN Utan Jaya sebagai aset, namun pihak ahli waris sama sekali tidak mengetahui, karena pihak keluarga belum pernah merasa menjualnya dan putusan inkrah terkait klaim Pemkot atas aset tersebut.
Menanggapi Pemkot Depok mengklaim atas aset, Muhtar menegaskan bahwa lahan sekolah tersebut awalnya merupakan bangunan Madrasah Ibtidaiyah Irsyadul Ashfal yang dibangun oleh keluarganya pada tahun 1967. Namun, pada era 1990-an, bangunan itu diubah menjadi sekolah negeri tanpa sepengetahuan ahli waris.
โKami dijanjikan berbagai hal, mulai dari status PNS hingga bentuk kompensasi lainnya. Tapi semuanya hanya janji. Kami tetap menahan diri karena kami juga menghargai murid dan guru, namun kesabaran kami terus diuji,โ ucapnya.
Permasalahan ini disebutnya sudah berulang kali disampaikan kepada pihak pemerintah, bahkan sejak Depok masih berada di bawah wilayah administrasi Kabupaten Bogor. Mediasi dan pelaporan juga telah dilakukan sejak tahun 2000, namun hingga kini belum membuahkan hasil.
โKami bahkan pernah merasa diintimidasi oleh pihak tertentu. Kami lelah dibohongi terus. Jika tidak ada kejelasan, kami akan menutup sekolah ini secara permanen,โ tegas Mukhtar.
Muhtar HN, yang juga mantan Kepala Desa, mengaku sebagai putra asli Depok, menuturkan bahwa permintaan ganti rugi senilai Rp20 miliar bukan untuk memperkaya diri, melainkan sebagai bentuk penegakan hak yang telah lama diabaikan.
โKami ingin masalah ini selesai dengan kepala dingin dan hati terbuka. Tapi kami juga butuh kepastian. Segel tidak akan kami buka sebelum ada penyelesaian. Ini bukan soal uang semata, tapi soal keadilan dan penghargaan terhadap hak keluarga kami,โ tandasnya.
Meski aparat kepolisian dan Satpol PP sempat terlihat di lokasi, suasana sekolah tetap tertutup hingga sore hari. Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, tak ada satu pun pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Depok maupun Dinas Pendidikan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Depok maupun Dinas Pendidikan terkait langkah selanjutnya terhadap konflik yang sudah berlarut ini. (Rn)
