Aceh | pikiranrakyat.org – Sejumlah aparatur desa di Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur direncanakan akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Bandung, Jawa Barat pada bulan Juli mendatang. Hal ini disampaikan oleh H. Sudirman atau Haji Uma, anggota DPD RI asal Aceh, berdasarkan laporan dari masyarakat.
Menurut Haji Uma, mereka menerima laporan bahwa para Kepala Desa di Aceh Timur merasa tertekan dan diwajibkan untuk mengikuti bimtek tersebut. Bimtek tersebut akan diselenggarakan oleh lembaga Anak Bangsa Bersatu yang berbasis di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Setiap peserta bimtek akan dikenakan biaya sebesar Rp 15 juta rupiah. Informasi ini berdasarkan edaran yang dikirimkan kepada para kepala desa di Kecamatan Madat, Ranto Perlak, dan wilayah lain di Aceh Timur.
“Kita mendapat laporan dari masyarakat terkait rencana bimtek aparatur desa di Aceh Timur yang akan dilaksanakan di Bandung. Para geuchik terkesan mendapat tekanan untuk untuk harus ikut”, ujar Haji Uma, Senin (26/6/2023).
Haji Uma, yang dikenal karena kerap mengkritik kegiatan bimtek di luar daerah, telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) kantor perwakilan Aceh terkait masalah ini. Hal ini sejalan dengan rencana pemeriksaan semester II BPK di Aceh.
Haji Uma juga berpendapat bahwa perlu dilakukan penyelidikan terhadap lembaga yang menyelenggarakan bimtek ini, termasuk mengungkap siapa yang berada di balik lembaga tersebut.
“Kita telah berkoordinasi dengan BPK RI kantor perwakilan Aceh terkait hal hal ini yang ditanggapi dengan rencana pemeriksaan semester II BPK di Aceh”, ungkap Haji Uma.
Pelaksanaan bimtek aparatur desa di luar Aceh telah menuai perhatian publik. Kegiatan ini dianggap tidak tepat sasaran, tidak efisien, dan sulit dipertanggungjawabkan. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa kegiatan tersebut hanya menguras dana desa.
Sebelumnya, Pejabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, juga telah mengkritik pelaksanaan bimtek di luar daerah. Namun, sayangnya, pelaksanaan bimtek di luar daerah yang bertentangan dengan prinsip efisiensi penggunaan dana desa masih terus berlangsung (Rizki M)
