Jakarta | pikiranrakyat.org – Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, telah mengungkapkan beberapa tantangan dalam mencapai 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, termasuk masalah stunting. Namun, Wakil Presiden Ma’ruf Amin optimis bahwa target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 akan tercapai.
“Menurut rapat koordinasi terakhir yang saya pimpin, kami yakin bahwa target penurunan stunting sebesar 14% dapat tercapai. Mengapa demikian? Diperkirakan penurunan stunting pada tahun 2023 akan mencapai 3,8%, dan juga 3,8% pada tahun 2024. Artinya, total penurunan stunting adalah 7,6%. Jadi, jika kita kurangi 7,6% dari angka awal, yaitu 21,6%, maka hasilnya adalah 14%,” kata Ma’ruf di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, pada hari Kamis (8/6/2023).
Ma’ruf menjelaskan bahwa penurunan stunting pada tahun 2022 masih tergolong rendah karena peraturan presiden (perpres) belum sepenuhnya diimplementasikan di semua daerah. Namun, ia yakin bahwa penurunan stunting akan meningkat pada tahun 2023.
“Pada tahun 2022, pencapaian penurunan stunting hanya sebesar 2,8% dikarenakan perpres yang baru keluar dan belum sepenuhnya diimplementasikan, seperti yang saya terima dari laporan. Oleh karena itu, pada tahun 2023, target penurunan stunting bukan lagi 2,8%, melainkan 3,8%. Dari perkiraan ini, kita juga dapat melihat penurunan yang signifikan di beberapa daerah, bahkan mencapai 10%. Di Kepulauan Riau, angka stunting pada tahun 2022 mencapai 15,2%,” ujar Ma’ruf.
Oleh karena itu, ia yakin bahwa target penurunan stunting sebesar 14% dapat tercapai pada tahun 2024.
“Penurunan stunting pada tahun 2022 adalah sebesar 22,2%. Jadi, jika kita mencapai 22,2% pada tahun 2023, berarti kita sudah melebihi target 14%. Angka tersebut sudah mencapai 13 koma sekian. Belum lagi pada tahun 2024. Tentu saja, ada daerah yang mungkin masih memiliki angka di atas 14%, namun secara nasional kita yakin dapat mencapai 14%,” tambahnya.
Sebelumnya, Suharso Monoarfa telah menjelaskan mengenai 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berisiko tidak tercapai. Suharso menyoroti masalah ketidaksinkronan antar daerah.
“Ini adalah contoh ketidaksinkronan antara rencana pembangunan nasional dengan sasaran pembangunan di daerah. Rencana pembangunan nasional seharusnya menjadi acuan bagi sasaran pembangunan di daerah. Ada janji-janji politik dari calon bupati, gubernur, dan wali kota, serta janji-janji yang telah dibuat oleh Presiden saat itu,” kata Suharso kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa (6/6/2023).
Suharso menjelaskan bahwa semua hal tersebut harus disinkronkan dalam bentuk kebijakan, baik dalam RPJMN maupun RPJMP, yang kemudian akan diterapkan dalam rencana kerja tahunan. Ia memberikan contoh program stunting yang tidak sinkron dengan pemerintah daerah.
“Sebagai contoh, program stunting seharusnya juga menjadi perhatian di tingkat daerah. Sekarang, kita memiliki target bersama yaitu 14%. Jadi, misalnya, di daerah saya memiliki angka sebesar berapa persen, misalnya 25%. Bagaimana caranya agar saya bisa turut menurunkan angka tersebut?” ujar Suharso.
“Ketidaksinkronan dalam hal ini adalah contoh yang harus kita hindari di masa depan. Kita harus bersama-sama dalam mencapai target nasional. Namanya saja sasaran pembangunan nasional, artinya berlaku di seluruh bidang,” lanjutnya.(Rz)
 2020-2024, termasuk masalah stunting. Namun, Wakil Presiden Ma'ruf Amin optimis bahwa target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 akan tercapai.){kind=link}