Bogor | pikiranrakyat.org – Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, juga Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS), telah menyerukan agar terus dikembangkan inovasi dalam penanganan dan pencegahan stunting di Kota Bogor.
Dalam acara Diseminasi Audit Kasus Stunting 1 (AKS 1) Tingkat Kota Bogor Tahun 2023 yang diadakan belum lama ini di Hotel Permata, Kota Bogor, Dedie mengungkapkan bahwa inovasi dan kreativitas perlu diupayakan untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.
“Namun juga menjadi tanggung jawab dan kepedulian bersama seluruh warga, serta mungkin juga melibatkan peran dunia usaha melalui pemberian Corporate Social Responsibility (CSR), atau bentuk dukungan lainnya. Kita harus bersama-sama membangun generasi yang berkualitas, baik secara fisik maupun mental,” tegas Dedie.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bogor, Anas Rasmana, yang hadir dalam acara yang sama, menambahkan bahwa selain mencari inovasi dalam penanganan stunting, tujuan dari pelaksanaan Audit Kasus Stunting adalah untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab stunting pada kelompok sasaran di tingkat Kota Bogor.
“Ada delapan lokus stunting berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang penetapan Lokasi Fokus Kelurahan Program Penurunan dan Pencegahan Stunting Kota Bogor Tahun 2023. Yakni di Kelurahan Rangga Mekar, Cilendek Timur, Cikaret, Curug, Tanah Baru, Bubulak, Tegallega, dan Kencana,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anas menyampaikan bahwa target dari AKS Tahun 2023 ini mencakup 53 sasaran, yaitu 4 calon pengantin, 17 ibu hamil, 12 ibu nifas, dan 20 bayi di bawah dua tahun. Ia juga menyampaikan bahwa sudah banyak asosiasi maupun komunitas yang turut membantu dalam penanganan stunting.
“Ke depan, kita akan mengumpulkan mereka dan memberikan inovasi untuk membantu penanganan stunting. Dalam hal ini, bantuan yang diberikan bukanlah berupa uang, tetapi bentuk alamiah seperti telur. Dengan upaya ini, kita berharap bahwa hingga bulan Desember, Insya Allah, situasi akan lebih baik,” tambah Anas.
Anas kemudian menjelaskan bahwa dari hasil audit tahun ini, terdapat beberapa catatan penting. Beberapa di antaranya adalah ibu hamil yang tidak mendapatkan pendampingan gizi, tidak mendapatkan bantuan tunai, dan bantuan sosial pangan.
“Selain itu, ada juga anak usia di bawah dua tahun (baduta) yang terpengaruh oleh beberapa faktor, seperti terpapar asap rokok, kesulitan makan, tidak mendapat ASI eksklusif, dan kurang protein,” papar Anas. (DH)
