Depok | pikiranrakyat.org – Ketua MUI Kecamatan Tapos, Kiai Ajeng Fachruddin, baru saja menjalani pelantikan untuk masa jabatan 2023-2028 pada 19 Agustus 2023 di Aula Kecamatan Tapos. Namun, kisah kontroversial segera melibatkannya ketika Panwaslu Tapos memanggilnya setelah menerima laporan melalui WhatsApp yang mengindikasikan upaya intervensi terhadap anggota Bimroh terkait dukungan politik untuk dua Calon Legislator (Caleg).
Laporan tersebut mencakup dugaan intervensi terhadap anggota Bimroh, di mana Kiai Ajeng Fachruddin mengajak mereka untuk berdoa dan memberikan dukungan kepada dua Caleg yang mencalonkan diri di Jawa Barat dan Kota Depok.
“”Assalamualaiku, kepada peserta bimroh Saya H. Ajeng Fachrudin (pansel bimroh) mohon doa dukungan dan pemenangan.beserta keluarga dan murid murid saudara untuk pemenangan bunda ELLY Farida no 4 jabar.dan bunda Hj.Lilis Latifah M.pd no 8 untuk Kota Depok agar program BIMROH bisa di lanjut. semoga yang sudah terima mendapat keberkahan.Aamiin ya robbal,” demikian tulis Kiai Ajeng Fachruddin di grup Bimroh sebagai panitia seleksi.
Meskipun laporan tersebut belum resmi, Panwas Tapos telah memanggil Kiai Ajeng Fachruddin untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Luki dari Panwas menyatakan bahwa upaya penelusuran sedang dilakukan untuk membuktikan laporan tersebut, khususnya terkait muatan politik sara dalam pesan WhatsApp.
“Pihak kami menilai ini cenderung ke arah politik sara dan kami sedang berusaha untuk menetralisir situasi ini,” tegas Luki, Rabu (13/12/2023)
Sebagai informasi, MUI sebelumnya telah mengeluarkan Delapan Butir Taujihat untuk Pemilu yang Jujur, Adil, dan Damai, dengan seruan untuk menjalankan politik berakhlak mulia serta bebas dari politik uang dan kecurangan.
Dalam salah satu Taujihatnya, MUI menyerukan kepada pengurus MUI di semua tingkatan yang terlibat dalam kontestasi politik praktis Pemilu 2024 untuk menjadi teladan dalam menerapkan politik berakhlak mulia, jujur, adil, dan bebas dari politik uang serta usaha aktif mencegah kecurangan politik. (Roni)
