Surabaya | pikiranrakyat.org – Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya terkait Surat Sekretaris Daerah Nomor : 430/5535/436.7.16/2022, tanggal 29 Maret 2022.
Melalui banding ini. Walikota Surabaya berharap majelis hakim dapat membuka kembali perkara Nomor: G/98/2022 /PTUN. SBY. Tahun 2022 untuk dapat dibatalkan.
Ia mengajukan banding karena masih merasa tidak puas dengan hasil putusan PTUN yang memutuskan,dirinya sebagai Walikota Surabaya segera melantik Ketua DKS. Chrisman Hadi
Dr.Hadi Pranoto SH. MH,selaku Koordinator Kuasa hukum Chrisman Hadi (DKS) mengatakan, dia sebagai Walikota Surabaya tidak legowo jika kalah mutlak dalam persidangan di PTUN, Eri Cahyadi tetap tidak legowo DKS eksis. Maka bisa diartikan dirinya sebagai Walikota yang tuna sejarah.terang Hadi
Lebih dalam menurut Hadi Pranoto bahwa pihaknya telah mengkaji dan mempelajari putusan majelis hakim secara komprehensif. Hasil putusan kemarin pihaknya memandang putusan majelis hakim tersebut telah sesuai dengan harapan dan kaidah sejarah
Dalam memberikan komentarnya, Hadi mengatakan, Walikota Surabaya enggak nyimak bagaimana sejarah panjang DKS yang legendaris. Kala itu Walikota Surabaya dijabat Brigjen (TNI) Soekotjo (1965 — 1973). Beliaulah yang gelisah ketika di DKI Jakarta lahir DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) dalam rangka menandingi superioritas Lekra (Lembaga Kesenian Rakyat) besutan PKI (Partai Komunis Indonesia). beber Hadi Jum’at (23 /12 /2022)
Di Surabaya tokoh-tokoh kebudayaan kota Surabaya yang pro Orde Baru di antaranya Hari Matrais, Amang Rahman, Roeslan, Sabrot, Woli Baktiono, danlainya mendorong Walikota Surabaya, Sorkotjo melahirkan organisasi kebudayaan melawan agitasi PKI yang kemudian diberi nama Dewan Kesenian Surabaya dan disingkat DKS.
Jika kemudian, didalam perjalanannya, Eri Cahyadi yang terpilih sebagai Walikota Surabaya (2021-2024) membentuk lembaga kesenian tandingan yang baru, maka jelas sudah dia sebagai Walikota Surabaya berpotensi kuat tidak mau belajar akan sejarah Surabaya, setidaknya paska pemberontakan PKI pada tahun 1965.cetus Hadi
Jelas sudah tampaknya Walikota Surabaya kita ini tidak mau memahami filosofi luar biasa yang dikumandangkan oleh Bung Karno :JASMERAH (Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah). (okik)
 Surabaya terkait Surat Sekretaris Daerah Nomor : 430/5535/436.7.16/2022, tanggal 29 Maret 2022.){kind=link}