Depok | pikiranrakyat.org – Wakil Walikota Depok, Ir.H.Imam Budi Hartono mengimbau Camat beserta para Lurah, agar segera mengkroscek kembali data Publikasi Stunting 2022. Pasalnya dalam data tersebut, tercatat 3.637 Balita Stunting di Kota Depok. Namun hanya 25 persen Balita yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan 75 persen Non DTKS.
“Tolong Camat dan Lurah lihat data ini benar atau tidak, lihat benar-benar dia orang punya atau tidak. Kalau tidak punya (Miskin) masukan ke DTKS bantu intervensi penanganan stunting”, Ujar Imam saat Rakor TPPS Kota Depok, di Aula Teratai Lantai 1 Balai Kota Depk, Senin 14/11/22.
Lebih jauh dikatakan Imam yang juga sebagai Ketua Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Depok, bahwa untuk mewujudkan ‘Zero New Stunting’ perlu adanya kolaborasi antar stakeholder.
“Harus ada koordinasi antara Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok. Tiga dinas ini berkolaborasi untuk menentukan 75 persen (Balita Stunting) ini”, tandasnya.
“Jika 75 persen Balita Stunting tersebut benar berasal dari warga mampu, maka penanganannya mudah. Cukup dengan sosialisasi tanpa harus intervensi lainnya”, ungkap IBH.
Namun, lanjut Imam, jika ternyata data tersebut salah, warga yang belum masuk ke DTKS, segera didaftarkan.
“Jika data ini salah, warga yang belum masuk ke DTKS maka kita masukan, biar dapat bantuan dari pemerintah”, tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana menyebutkan, publikasi data Stunting berguna untuk memetakan kasus Stunting disetiap wilayah di Kota Depok. Hal ini bertujuan untuk melihat progres kasus di Kecamatan dan Kelurahan yang mengalami kenaikan atau penurunan angka Stunting.
“Kecamatan dan Kelurahan yang memeta-metakan kasus stunting diwilayahnya misalnya : Kalau ada kelurahan yang naik angka stuntingnya apakah ada pertambahan penduduk atau kelahiran bayi”, tuturnya.
“Setelah ada pemetaan masing-masing wilayah, lanjut Dadang, TPPS Kota Depok akan melaksanakan rencana tindak lanjut bersama stakeholder yang terkait”, jelasnya.(Emy)
