Jakarta | pikiranrakyat.org – Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, telah membandingkan kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan sejumlah kasus yang menyeret orang – orang dekat Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Asfinawati, ada politik penegakan hukum yang berpihak pada penguasa dan tidak berpihak pada aktivis HAM seperti Haris dan Fatia.
Asfinawati mencontohkan laporan Dosen UNJ, Ubedillah Badrun, terhadap dua putra Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, dalam kasus dugaan korupsi ke KPK serta laporan Prodem ke Polda Metro Jaya terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir soal dugaan kolusi dan nepotisme di bisnis PCR. Namun, laporan-laporan tersebut tidak pernah terselesaikan.
“Ini menunjukkan ada politik penegakan hukum yang berpihak Pak Luhut dan tidak berpihak pada Fatia dan Haris sebagai aktivis HAM”, ujar Asfinawati, Minggu 3 April 2023.
Asfinawati menuturkan, bahwa pelaporan terhadap Luhut Binsar Pandjaitan bukan hanya sekali saja, tetapi ada beberapa kasus yang menyeret namanya. Asfinawati menyatakan bahwa aparat hanya berani memproses kasus-kasus rakyat biasa, sementara para penguasa kebal dengan hukum.
“Pak Luhut juga pernah (dilaporkan) ke Polda Sutra tentang big data penundaan pemilu. Dan sampai sekarang kasusnya tidak jalan”, terangnya.
Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dilaporkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur besok.
Haris dan Fatia dilaporkan berdasarkan video dengan tajuk โAda Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya” yang diunggah melalui akun Youtube milik Haris Azhar. Dalam video tersebut dibahas tentang laporan dari Koalisi Bersihkan Indonesia yang mengangkat isu bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.
Dari perbandingan kasus-kasus tersebut, Asfinawati menyimpulkan bahwa ada politik penegakan hukum yang berpihak pada penguasa dan tidak berpihak pada aktivis HAM seperti Haris dan Fatia. Asfinawati menilai hal ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja secara adil dan merugikan orang-orang yang berjuang untuk hak asasi manusia dan keadilan.(Arf)
