Bandung | pikiranrakyat.org – Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, telah mengajukan permintaan kepada aparat kewilayahan untuk terus mendorong penerapan Kang Pisman (kurangi, pisahkan, dan manfaatkan sampah) sebagai upaya menyelesaikan masalah sampah di Kota Bandung dari sumbernya.
Ema menyampaikan bahwa saat ini baru 10 persen dari seluruh RW di Kota Bandung yang telah berhasil menyelesaikan masalah sampah di lingkungannya, yaitu hanya 154 RW dari total 1596 RW di Kota Bandung.
Dalam sosialisasi evaluasi dan persiapan pemantauan penilaian Adipura tahun 2022-2023, Ema menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong implementasi Kang Pisman di seluruh sub wilayah kota yang memiliki 1596 RW. Penerapan paradigma yang serupa di setiap wilayah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penanganan sampah.
Salah satu aspek penilaian Adipura adalah cara pengelolaan sampah. Ema mengakui bahwa Kota Bandung belum memiliki lahan yang cukup proporsional untuk pembuangan sampah karena luas wilayahnya yang terbatas, sementara jumlah penduduknya mencapai 2,5 juta jiwa dan memproduksi sekitar 1.600 ton sampah per hari.
Sebagai solusi, Pemkot Bandung memutuskan untuk menduplikasi sistem pengelolaan sampah dari wilayah lain yang telah berhasil mencapai tingkat zero waste, seperti Banyumas. Di wilayah tersebut, 90 persen sampah sudah dapat dikelola tanpa meninggalkan limbah berbahaya. Penerapan sistem serupa di Kota Bandung diharapkan dapat mengurangi masalah sampah secara signifikan.
Ema juga menyebutkan tentang teknologi pengolahan sampah yang diterapkan di Banyumas, yaitu mesin Gibrik Mini. Mesin tersebut dapat mengolah sekitar 2 ton sampah menjadi kompos, briket, semen, dan bahkan dimanfaatkan untuk industri kain dalam waktu 60 menit. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif sampah dan meningkatkan efisiensi dalam pengolahan limbah.
Dalam penilaian Adipura, klasifikasi Kota Bandung berdasarkan status Jakstrada dan pengelolaan sampah menjadi faktor penting. Pemantauan fisik melibatkan berbagai fasilitas publik seperti TPS 3R, bak sampah, komposting, pusat olah organik, sektor informal, hingga bank sampah induk. Pihak berwenang juga melakukan pemantauan lapangan pada fasilitas publik serta pengelolaan sampah oleh masyarakat dan pemerintah.
Ketua Pokja Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Vir Katrin, mengapresiasi partisipasi aktif warga Kota Bandung dalam menjaga kebersihan dan menegaskan komitmen pihaknya untuk menguatkan program Adipura. Ia juga memuji hutan kota di Kota Bandung yang menjadi yang terbaik di seluruh Indonesia.
Penilaian Adipura untuk tahun 2023 akan dilakukan mulai dari bulan September hingga Desember, dan Bandung akan bersaing untuk meraih piala Adipura. Penilaian ini akan meliputi fasilitas publik, implementasi aturan yang ada, dan klasifikasi berdasarkan Jakstrada.
Dengan upaya yang terus dilakukan oleh Pemkot Bandung, diharapkan Kota Bandung dapat menjadi contoh yang lebih baik dalam pengelolaan sampah dan meraih prestasi yang lebih tinggi dalam penilaian Adipura. (DN)
