Jakarta | pikiranrakyat.org – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah menyatakan bahwa Ponpes Al-Zaytun di Indramayu tidak akan dibubarkan, tetapi akan dibina oleh Kementerian Agama (Kemenag). Anggota Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, juga mendukung keputusan ini, Jumat (4/8/2023).
Menurut Yandri, perlu ditegaskan bahwa ada ajaran-ajaran yang salah yang diajarkan oleh Panji Gumilang, pimpinan Al-Zaytun, yang harus dihapuskan. Sebagai contoh, pihak Al-Zaytun memperbolehkan haji di Indonesia, padahal menurut syariat Islam, umat Muslim yang hendak menunaikan ibadah haji harus melakukan perjalanan ke Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi.
Yandri menekankan pentingnya menghilangkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam dan menggantinya dengan ajaran-ajaran yang sesuai dan tidak menyesatkan. Ia juga menyuarakan kekhawatiran bahwa para santri (murid) di Ponpes Al-Zaytun mungkin akan terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak benar tersebut, sehingga ia mendesak Kemenag RI, Kemenag Jawa Barat, dan Indramayu untuk menyusun skenario terbaik guna menyelamatkan para santri tersebut.
Ridwan Kamil sebelumnya telah menghadiri rapat dengan beberapa pejabat, termasuk Mendagri, Menag, dan Menko Polhukam. Hasil rapat menyatakan bahwa Ponpes Al-Zaytun tidak akan dibubarkan karena ada ribuan siswa yang sedang bersekolah di sana, dan mereka berhak mendapatkan akses pendidikan. Namun, akan ada pengawasan dan pembinaan dari Kementerian Agama terhadap kurikulum dan para dosen di Ponpes Al-Zaytun.
Dengan keputusan ini, pesantren tetap beroperasi, tetapi hukum terhadap Panji Gumilang masih dapat diproses. Ridwan Kamil juga menyatakan bahwa tindakan ini sesuai dengan harapan masyarakat untuk memberikan tindakan tegas terhadap masalah ini.
Penting untuk dicatat bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan pendidikan dan lingkungan belajar yang sehat bagi para santri di Ponpes Al-Zaytun, serta untuk memastikan ajaran-ajaran yang disampaikan sesuai dengan nilai-nilai agama yang benar. Upaya bersama antara pemerintah dan lembaga agama diharapkan akan membawa hasil positif dalam mengatasi permasalahan tersebut. (In)
. Anggota Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, juga mendukung keputusan ini, Jumat (4/8/2023).){kind=link}