Jakarta | pikiranrakyat.org – Komisi I DPR RI menyoroti dengan tajam aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, meminta pemerintah untuk tidak setengah hati dalam menangani kekerasan tersebut dan membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.
“Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB perlu sikap tegas segera. Pemerintah jangan setengah hati dalam menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB”, ucap Meutya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/4/2023).
Sejak awal tahun 2023, KKB telah melakukan berbagai tindakan kekerasan yang telah menelan banyak korban jiwa, termasuk masyarakat, aparat TNI/Polri, dan bahkan WNA seperti pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang masih disandera hingga saat ini.
Meutya menilai, perlu ada penanganan yang lebih komprehensif dalam mengatasi KKB yang terus melakukan aksi-aksi keji. Dirinya melihat, bahwa pemerintah sejauh ini belum memiliki desain penyelesaian masalah di Papua secara menyeluruh.
“Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh”, terangnya.
Meutya juga menyoroti keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meningkatkan status operasi Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Keputusan tersebut diambil menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat melakukan operasi pencarian pilot Susi Air akibat serangan KKB.
“Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil”, tegas Meutya.
Sebagai legislator dari Dapil Sumatera Utara I, Meutya juga menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Pratu F dan beberapa personel TNI lainnya yang bertugas dalam operasi pencarian pilot Susi Air. Dia meminta tindak kekerasan tersebut harus dituntaskan.
“Sudah banyak darah dan air mata yang jatuh akibat keberingasan dari KKB. Pilu seperti ini harus segera dituntaskan. Jangan sampai ada korban jiwa lagi dari masyarakat atau aparat karena KKB”, tandasnya.
Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB juga telah membuat masyarakat marah. Setelah KKB melakukan penyerangan selama 2 hari berturut-turut, warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, diketahui ikut mengangkat senjata dengan melengkapi diri membawaย busur panah.
Terbaru, KKB menyandera 3 tukang ojek di Puncak Jaya, Papua Tengah. Ketiganya dibebaskan usai tuntutan KKB dipenuhi dengan membayar uang tebusan Rp 100 juta. Meutya menilai, pemerintah bisa menentukan pendekatan terbaik untuk menumpas KKB lewat kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Apalagi berdasarkan keterangan dari TNI, KKB merekrut remaja di wilayah Papua untuk menjadi anggota sehingga harus diantisipasi sebaik-baiknya.
“Pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal dapat menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB”, tandasnya.
Politisi Golkar ini juga berharap, semua pihak saling bekerja sama agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam upaya penumpasan aksi-aksi teror KKB.
“Libatkan juga semua unsur yang mewakili masyarakat Papua sambil terus mengedepankan pendekatan sosial, politik dan ekonomi kesejahteraan”, tuturnya.(Arf)
