Jakarta | pikiranrakyat.org – Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, telah menyinggung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Cuitan yang disampaikan oleh Andi Arief melalui akun Twitternya @Andiarief_ menyatakan bahwa Pilpres kali ini menjadi ruwet karena adanya urusan ‘golden boy’ Presiden Jokowi, Jumat (28/7/2023).
Andi Arief berpendapat bahwa Pilpres akan menjadi lebih indah tanpa campur tangan cawe-cawe. Ia menyebut bahwa calon presiden dari empat partai besar hasil pileg adalah PDIP, Golkar, Gerindra, dan Nasdem, sementara cawapres berasal dari PDIP, PKB, Demokrat/PKS. Ia juga menekankan bahwa calon presiden dan cawapres harus mewakili partai dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat, bukan semata-mata kehendak Presiden yang akan kehilangan kekuasaan.
Ketika dikonfirmasi, Andi Arief menuding bahwa Presiden Jokowi sendiri bingung dalam mencari calon penerusnya. Ia berpendapat bahwa Presiden mencari orang untuk menggantikannya, namun sumber rekruitmennya dari partai politik, sehingga tidak bisa mengatur semuanya dengan begitu dalam.
Andi Arief juga memperkirakan bahwa situasi politik saat ini penuh ketidakpastian karena urusan ‘golden boy’ tersebut. Menurutnya, Indonesia terancam oleh konflik partai politik di masa depan, karena semua pihak belum pasti mengenai nasib ‘golden boy’ yang sebenarnya. Ia berpendapat bahwa konflik-konflik politik dapat timbul karena ketidakjelasan ini.
Namun, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membela pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut akan melakukan cawe-cawe demi kepentingan bangsa. Pramono berpendapat bahwa Jokowi bermaksud positif, dengan tujuan agar Pemilu 2024 berlangsung jujur, aman, dan transparan. Pramono menegaskan bahwa saat ini, pemimpin tidak mungkin bertindak melawan aturan, dan pernyataan cawe-cawe Presiden bertujuan untuk memastikan kelangsungan program pemerintah.
Pramono menegaskan bahwa cawe-cawe Jokowi tidak bertujuan untuk memengaruhi hasil pemilu, melainkan untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik, dan program-program seperti IKN dapat berlanjut tanpa hambatan.
Sebagai kesimpulan, pernyataan dari Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, dan tanggapan dari Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyoroti perdebatan mengenai cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Meskipun ada pandangan yang berbeda, hal ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses politik di Indonesia untuk memastikan kelancaran pemilihan presiden dan pelaksanaan program pemerintahan ke depan. (In)