Depok | Pikiranrakyat.org – Predikat Nindya dalam ajang Kota Layak Anak (KLA) tahun 2024 kembali diraih Pemerintah Kota Depok. Namun, pencapaian yang seharusnya menjadi kebanggaan itu justru memunculkan kritik tajam dari kalangan masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda (GP) Ansor.
Ketua GP Ansor kota Depok mengatakan, gelar tersebut tidak mencerminkan kenyataan yang dihadapi anak-anak di Depok, terutama dalam hal sarana pendidikan. “Masih banyak ruang kelas di sekolah-sekolah negeri yang tidak layak. Kondisinya sempit, pengap, bahkan mirip kandang ayam,” tegas Kahfi, salah satu perwakilan GP Ansor, dilansir Jabar,nu (23/4) dan beberapa informasi pemberitaan, usai Kahfi dengan jajaran saat audiensi dengan Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, Kamis (17/4/2025).
Sementara, kritik ini mengemuka dari salahsatu pemerhati anak, seiring catatan enam tahun berturut-turut Kota Depok mempertahankan status Nindya. Sayangnya, sejumlah pihak menilai keberhasilan itu lebih bersifat administratif, seperti rutinitas rapat gugus tugas dan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA), ketimbang mencerminkan perubahan nyata di lapangan.
โProgram pelatihan dan sosialisasi memang penting. Tapi apakah sudah menyentuh warga di tingkat RT dan RW? Jangan hanya bagus di presentasi dan dokumentasi,โ ujar seorang pemerhati kebijakan anak yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya infrastruktur sekolah yang dikeluhkan, fasilitas publik ramah anak juga dinilai masih minim. Keberadaan ruang terbuka hijau yang aman, nyaman, dan inklusif, terutama bagi anak berkebutuhan khusus, masih menjadi pekerjaan rumah besar. Partisipasi anak dalam perencanaan kota pun dianggap sebatas formalitas belaka.
Meski Kota Depok memiliki payung hukum berupa Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang KLA, implementasinya dinilai belum maksimal. Publik turut mendorong agar pengawasan terhadap program-program yang mengatasnamakan hak anak diperketat, agar tidak hanya sekadar mengejar indikator atas kertas.
โKami mengapresiasi media seperti PWI Kota Depok yang konsisten mendorong pemberitaan ramah anak. Tapi jika pemerintah ingin naik level ke predikat Utama, maka keberpihakan terhadap anak harus dibuktikan melalui alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur, hingga pemberian ruang partisipasi yang nyata,โ tutup pemerhati anak.
Melalui forum audiensi dengan DPRD, GP Ansor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis, termasuk yang menyangkut masa depan dan hak anak-anak di Kota Depok. (red)
