Sumenep | pikiranrakyat.org – Kapolres Sumenep, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Edo Satya Kentriko, menerima Tokoh Masyarakat, yang tergabung dalam Komunitas Warga Kepulauan (KWK), dalam rangka membahas beberapa persoalan yang terjadi di Kepulauan Kangean.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua KWK H. Syafiuddin, SH.MH bersama Sekretarisnya Suudin menyampaikan, berbagai isu persoalan yang terjadi di Kepulauan Kangean dan Sapeken, terutama terkait dengan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta penanganan Narkoba.
Ketua KWK memaparkan, Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) I dan III, yang terletak di Kecamatan Arjasa, lemah fungsi pengawasannya. Sehingga BBM yang seharusnya masuk ke Dispenser untuk dijual ke masyarakat sesuai aturan, tidak dilakukan oleh pemilik APMS. Hal tersebut membuat harga BBM bersubsidi, yang harusnya dijual sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak terealisasi dengan baik.
Syafiuddin mengungkapkan, bahwa akibat dari kenakalan para pengelola/pemilik APMS BBM bersubsidi yang harusnya dirasakan oleh kalangan masyarakat dengan harga murah, sudah tidak dirasakan lagi.
“Kelangkaan BBM bersubsidi, berdampak langsung pada kebutuhan Petani saat hendak membajak sawahnya dengan traktor berbahan bakar solar. Petani sulit bahkan tidak mudah mendapatkan BBB bersubsidi tersebut”, tuturnya.
“Kelangkaan BBM bersubsidi, juga berdampak kepada para Nelayan. Utamanya di Kepulauan Sapeken; Pagerungan, Sadulang dan Saredeng”, ungkapnya.
Lebih lanjut diungkapkannya, bahwa BBM jenis Solar yang jelas-jelas bersubsidi harganya mahal. Hal itu menurutnya karena distribusi BBM jenis Solar ditengarai ada pihak-pihak yang bermain, dan dalam proses distribusinya pula, diduga ada oknum yang bermain dalam pembelian di APMS yang mengatasnamakan Nelayan. Namun, minyak tidak dijual kepada Nelayan.
Ketua KWK menegaskan bahwa BBM bersubsidi tersebut, diduga kuat dijual ke Kapal Porsen dan angkutan perahu, yang Gross Tonnage (GT)-nya di atas 30-an, dimana kapal yang GT-nya di atas 30-an tidak diperbolehkan memakai BBM bersubsidi, dan Kapal-kapal tersebut seharusnya membeli BBM Nonsubsidi.
Akibat dari dugaan penyalahgunaan penjualan BBM bersubsidi yang dibeli dari APMS Sapeken itulah diduga dilakukan oleh oknum, yang berimbas pada seringnya terjadi kelangkaan BBM jenis Solar. Hal ini diterangkan oleh H.Syafiuddin saat melakukan audeinsi dengan Kapolres Sumenep.
Sementara itu, Kapolres Sumenep merespon dengan baik atas laporan Ketua KWK tersebut.
Pertama, Kapolres Sumenep akan menindaklanjuti laporan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran ini, dan Kapolres bersama tim, bersama dengan BPH Migas, akan terus melakukan pemantauan dan pengintaian.
Selain itu, Ketua Kwk juga menyampaikan soal maraknya peredaran Narkoba diwilayah kepulauan. Atas laporan ini, Kapolres dan tim akan meningkatkan pengawasannya di pintu-pintu masuk yang disinyalir sebagai pintu distribusi Narkoba, untuk memaksimalkan penjagaan dan keamanan di Kabupaten Sumenep hingga ke Kepulauan.
Kapolres Sumenep sendiri mengaku, bahwa masih perlu ada penambahan personil Polri diwilayah hukumnya.
“Karena kami terbatas, disini kita atur seadanya “, ungkapnya di akhir pembicaraanya bersama Tim Komunitas Waraga Kepulauan. (WW/B)
