DEPOK | Pikiranrakyat.org – Keributan antar debt collector dan ormas kembali pecah di Kota Depok. Insiden yang terjadi di Gang KUD, Jl. Raya Bogor Km. 37 No. 5, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kamis (17/4/2025) sore, bukan hanya menimbulkan ketegangan fisik, tetapi juga memantik kegelisahan sosial warga yang sudah muak dengan teror jalanan ala penagih utang dan organisasi kemasyarakatan.
Kejadian bermula dari aksi penarikan paksa sepeda motor milik warga bernama IF oleh lima debt collector dari PT. Galang Bintang Timur. Aksi brutal itu diduga karena keterlambatan pembayaran angsuran satu bulan. Merasa diperlakukan kasar, IF memanggil pamannya yang merupakan anggota ormas BPPKB Banten. Niat mediasi berakhir ricuh, bahkan salah satu anggota ormas disebut mengalami pemukulan di kantor leasing.
Keributan makin liar setelah muncul dugaan adanya perekaman diam-diam oleh salah satu pihak. Sementara itu, emosi warga pun memuncak. Massa yang tersulut amarah merusak lima sepeda motor milik pihak leasing. Lalu lintas macet total, ketegangan memuncak, dan situasi sempat berubah menjadi medan perang batu dan kayu.
Polsek Sukmajaya dan Patroli Presisi Polres Metro Depok yang turun ke lokasi butuh waktu lebih dari satu jam untuk membubarkan massa dan meredam suasana. Namun bagi warga, ini bukan soal sepele.
“Ini bukan pertama kalinya. Sudah berulang kali kami diresahkan. Kalau dibiarkan, Depok bisa berubah jadi kota konflik. Kami minta Wali Kota tegas!” ujar seorang warga yang kesal dan enggan disebutkan nama.
Warga mendesak Wali Kota Depok untuk tidak tinggal diam. PT. Galang Bintang Timur disebut sudah tiga kali memicu konflik dalam enam bulan terakhir. Penarikan kendaraan tanpa pendekatan manusiawi dan ulah ormas yang ikut memperkeruh suasana membuat masyarakat geram dan cemas.
“Depok bukan hutan liar tempat yang kuat menindas yang lemah. Kami butuh pemimpin yang mampu melindungi rakyat, bukan jadi penonton saat kekacauan terjadi,” tegas warga lain yang kecewa.
Desakan menguat agar Pemkot Depok segera berkoordinasi dengan aparat TNI-Polri untuk menindak tegas oknum debt collector arogan serta membubarkan ormas-ormas yang terbukti meresahkan.
“Tangkap yang bikin onar! Jangan tunggu korban jiwa baru pemerintah turun tangan. Jangan biarkan Depok jadi medan konflik karena kelengahan dan pembiaran,” seru warga.
Meski situasi kini dilaporkan telah kondusif dan aparat masih bersiaga, bara konflik belum benar-benar padam. Kendaraan yang disengketakan masih berada di tangan pihak leasing, membuat potensi keributan susulan masih terbuka lebar.
Kini semua mata tertuju pada Wali Kota Depok. Publik menanti, apakah beliau akan hadir sebagai pemimpin yang melindungi, atau sekadar menyaksikan kotanya berubah jadi zona konflik akibat ulah segelintir pihak tak bertanggung jawab.
