Depok | pikiranrakyat.org – Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan rencana pembangunan Kota Depok sepanjang tahun 2024. Dalam pernyataannya, Kiai Idris menekankan bahwa pembangunan akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur birokrasi yang telah disesuaikan.
Salah satu fokus utama pembangunan adalah terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok tahun 2024. Menurutnya, struktur pendapatan mencapai Rp3,85 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp4,158 triliun. Terdapat peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
โTerdapat kenaikan struktur pendapatan dan belanja di tahun ini dibandingkan tahun kemarin,โ ucapnya di kutip pada Senin (29/01/2024)
Kiai Idris juga menguraikan belasan proyek pembangunan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Depok sepanjang tahun 2024. Beberapa di antaranya mencakup pelayanan jaminan kesehatan dengan target mencapai 98 persen Cakupan Kesehatan Universal (UHC). Selain itu, pembangunan lanjutan Alun-alun dan Taman Hutan Kota wilayah barat juga menjadi prioritas.
Proyek lain yang dijelaskan oleh Kiai Idris melibatkan pembangunan dan penataan lingkungan beberapa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Depok, seperti SMPN 13, SMPN 34, dan SMPN 32. Selain itu, pembangunan dan penataan lingkungan juga akan dilakukan di berbagai kantor kecamatan dan kelurahan di berbagai wilayah Kota Depok.
Pembangunan ini mencakup Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Labkesda, Masjid Jatijajar, Rumah Perlindungan Sosial, dan tahap 2 pembangunan Depok Open Space kawasan Balaikota. Serta rehabilitasi sekolah seperti SDN Anyelir 1 dan SDN Sukatani 4.
โAda juga pembangunan jembatan penghubung SMPN 21 Depok ke jalan raya, Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dan pengelolaan pusat data pemerintahan daerah, serta pemberdayaan usaha mikro,โ bebernya.
Kiai Idris menegaskan bahwa sosialisasi pembangunan ini merupakan bagian dari rangkaian awal pelaksanaan kegiatan 2024. Proses ini melibatkan berbagai tahapan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan aspek teknokratik, politik, dan partisipatif melalui berbagai forum seperti Musrenbang.
Penting untuk dicatat bahwa alokasi anggaran prioritas telah dilakukan untuk kelurahan senilai Rp. 2,5 miliar, termasuk insentif bagi RT-RW, LPM, kader posyandu, dan posbindu. Dana ini diharapkan dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Kiai Idris mengakhiri pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan harus mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan teknis kegiatan kelurahan tahun 2024. Ini dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan Kota Depok secara menyeluruh. (Edh)
